Dana Perimbangan Masih Mendominasi Pendapatan Daerah Pada APBD 2016 Pemprov Sulbar

pa-1Secara nasional, dana perimbangan memiliki kontribusi paling besar terhadap total pendapatan daerah, yaitu mencapai 63,6% sedangkan pendapatan asli daerah hanya sekitar 23,2%. Hal itulah yang terungkap pada Focuss Group Discussion (FGD) Profil Keuangan Daerah Tahun 2016 pada Kamis 24 November 2016 bertempat di Mini TLC Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

Acara dibuka Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Putut Suyoso Tricahyono yang dalam sambutannya menjelaskankan tentang tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Pejabat dan Pelaksana lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat,  Perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah serta Universitas Tomakaka.

pa-1-aTampil sebagai narasumber pertama yaitu Hepy Yuda Hariyanto yang memaparkan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016,  Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan dan  APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016. Narasumber juga menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dana perimbangan memiliki kontribusi paling besar yaitu sebesar 83,52%, Pendapatan lain-lain yang sah 0.15% dan Pendapatan Asli Daerah 16.34% dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 1,7 T.

pa-1-cNarasumber kedua adalah Lukas Wanastya  memaparkan kondisi perekonomian dan APBD Kabupaten Mamuju Utara. Adapun Narasumber ketiga Hasanuddin Jamal memaparkan dana transfer pada Provinsi Sulawesi Barat dan Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini juga, narasumber mengungkapkan bahwa secara nasional Dalam APBN 2017, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764,9 triliun, alokasi ini lebih besar dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp 763,6 triliun. Sementara untuk alokasi Dana Desa meningkat dari Rp 47 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp 60 triliun pada APBN2017.

Pada kegiatan ini, perwakilan Pemerintah Daerah mengungkapkan permasalahan terkait Pendapatan Asli Daerah, Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Prioritas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.  Adapun dari Akademisi memberikan masukan terkait pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Barat.

Updated: 1 December 2016 — 11:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014