FAQ Pelaksanaan Anggaran

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (frequent asked questions, FAQ) seputar pelaksanaan anggaran.

Honor kegiatan sosialisasi

Pertanyaan:

Dalam kegiatan Sosialisasi menggunakan paket fullday, apakah boleh panitia merangkap juga sebagai peserta, sehingga selain menerima honor panitia juga menerima uang saku dan transport peserta

Jawaban:

Kepada panitia yang merangkap sebagai peserta tidak dapat dibayarkan uang saku paket meeting karena telah dibayarkan honor panitia. Sedangkan transport dibayarkan baik kepada peserta maupun panitia.

SPJ perjalanan atas nama orang lain

Pertanyaan:

Saya dan seorang teman (Gol III) melakukan perjalanan dinas ke daerah selama 5 hari. Selama di daerah kami menyewa satu kamar hotel saja dengan tarif per hari masih dibawah SBU pegawai Gol III dan di-SPJ-kan atas nama teman saya. Sehingga pada saat men-SPJ-kannya, SPD saya tanpa biaya hotel. Apakah saya berhak atas 30% dari tarif hotel di kota tersebut (PMK 113/2012 Psl 8 ayat 5a)? Terima kasih

Jawaban:

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas, antara lain efisiensi penggunaan belanja negara. Apabila biaya penginapan dimaksud dapat di-SPJ- kan cukup 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (dengan memperhatikan jenis kelaminnya sama), maka biaya penginapan sebesar 30% tidak dapat diberikan kepada salah satu pelaksana perjadin. Namun hal tersebut perlu diatur secara internal dalam bentuk SOP pelaksanaan perjalanan dinas.

Pembelian di bawah Rp 50 juta dengan UP

Pertanyaan:

Berdasarkan PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 mekanisme pembayaran dengan uang persediaan dan tambahan uang persediaan ayat 5 up dapat diberikan untuk pengeluaran pengeluaran pada huruf b. belanja modal. Pertanyaannya apakah untuk pembelian komputer, printer dan proyektor di bawah Rp.50.000.000,- bisa dibayarkan dengan uang persediaan (UP)? demikian kami ucapkan terima kasih

Jawaban:

Sesuai PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 ayat (5), belanja modal (misalnya pembelian komputer, printer, dan proyektor) s.d 50 juta dimaksud bisa dilakukan dengan mekanisme UP. Namun pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS). Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker dan untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS

Penerbitan SPBy

Pertanyaan:

Yth. Helpdesk, mohon pencerahan 1. Apakah 1 (satu) Surat Perintah Bayar (SPby) dapat diterbitkan untuk 5 kuitansi atau 1 SPby untuk 1 kuitansi. 2. Untuk TA. 2013 Mohon standar uraian pada SPM sebagaimana Perdirjen PB terdahulu mis. : SPM Perjadin : Pembayaran biaya perjadin an. …..dkk (.. orang) sering kali SPM kembali karena uraiannya.

Jawaban:

Dalam 1 SPBy boleh terdiri dari 1 (satu) atau 5 (lima) atau beberapa kuitansi/bukti pembelian. 2. Mulai TA 2013, format SPM berpedoman pada PMK 190/2012 yaitu hanya jenis belanja (2 digit akun) dan tidak mencantumkan uraian akun 6 digit lagi. Misalnya perjalanan dinas menggunakan akun 524, sedangkan dalam SPM hanya mencantumkan akun 52 saja.

Perjalanan dinas ke dua lokasi

Pertanyaan:

Yth. Helpdesk, di kantor kami memiliki 2 kantor yang berbeda kabupaten, jarak 40 km. Ketika kita ke kantor ke 2 di luar kabupaten/kota-jarak dari batas kota 35 km, apakah dapat menggunakan SPD (bingung juga karena kantor yang dituju kantor sendiri), atau cuma mencapat uang transport Rp. 110.000 tanpa uang saku dan uang makan dikantor tetap dapat diberikan? terima kasih atas jawabannya.

Jawaban:

Saat ini pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada PMK 113/PMK.05/2012, pemberian biaya perjalanan dinas (biaya transport, uang harian) yang dilakukan antar 2 lokasi/tempat masih dalam satu kantor yang sama menjadi kewenangan KPA dengan memperhatikan antara lain efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran belanja, dan ketersediaan anggaran. Hal tersebut perlu diatur lebih lanjut secara internal dengan SOP. Misalnya agar efisien dapat menggunakan kendaraan dinas, sehingga uang makan tetap dapat dibayarkan.

Perjalanan dinas dalam rangka rapat “full board”

Pertanyaan:

Mohon penjelasanya…Jika kami dikirim ke jakarta sebagai peserta suatu seminar/kegiatan yg berlangsung tgl 29-31 (3 hari), pada jadwal acara dimulai jam 14.00 sementara kami berangkat menggunakan pesawat jam 8 pagi,,,dan pada hari terakhir acara berakhir jam 12 siang dan kami pulang hari itu juga jam 16.00…apakah benar kami hanya menerima uang harian fullboard senilai 180.000×3 bukannya uang harian 530.000 hari pertama dan terakhir dan uang saku di tengahnya. Mohon bantuannya karena penjelasan di sbu maupun di PMK05 kurang mendetail sehingga kami hanya berdasarkan persepsi dan asumsi saja

Jawaban:

Perjalanan dinas jabatan dalam rangka rapat/ pertemuan menggunakan paket meeting fullboard (luar kota), dibayarkan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard luar kota sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang tercantum dalam surat tugas (tanggal 29-31 atau 3 hari), yaitu Rp180.000 x 3 hari. Namun apabila untuk kegiatan dimaksud ditugaskan (dalam surat tugas) mulai tanggal 28 sd tanggal 1 bulan berikutnya dengan pertimbangan kesulitan transportasi sehingga perlu 1 hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 hari untuk tiba kembali ke tempat kedudukan, maka tanggal 28 dan tanggal 1 dibayarkan uang harian perjalanan dinas (sebesar 530.000 x 2 hari), dan tanggal 29-31 (3 hari) dibayarkan uang saku paket meeting fullboard luar kota.

Tiket pergi perjalanan tidak sama dengan tiket pulang

Pertanyaan:

Pak saya mau tanya kalau perjalanan dinas dari Balikpapan ke Jakarta, namun tiket pulangnya melalui Jogjakarta ke Balikpapan, tidak dari Jakarta – Balikpapan. Boleh atau tidak tiket dari Jogja – Balikpapan dibayarkan.. Trimakasih

Jawaban:

Boleh saja dengan perhitungan bahwa biaya tiket Jakarta ke Balikpapan melalui Yogyakarta tidak melebihi biaya tiket dari Jakarta langsung ke Balikpapan. Namun hal tersebut perlu pengaturan dari internal satker yang bersangkutan (SOP perjalanan dinas).

Pembayaran pelatihan di luar kantor

Pertanyaan:

Untuk kegiatan pelatihan/workshop yang diadakan di luar kantor (hotel), staf ybs memperoleh satuan biaya uang harian perjalanan dinas/ satuan biaya uang harian paket fullboard di luar kota dan fullday/halfday? karena kegiatan ini dilakukan di luar kota sedangkan untuk uang saku halfdaynya hanya ada utk di dalam kota (di dalam SBU 2013). Untuk honor panitia pelaksanaan, antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain yang dilakukan pada unit kerja kami dilaksanakan dalam beberapa waktu yang hampir bersamaan bahkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada 1 bulan yg sama, di mana beberapa panitia pelaksananya di kegiatan tersebut sama antara kegiatan yg 1 dengan yg lainnya. Utk pembayarannya apakah boleh tetap dihitung OB karena pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dalam beberapa bulan prosesnya. dan melalui satu kode akun yang sama di masing-masing RAB per kegiatan. Mohon bantuannya, min.

Jawaban:

Untuk kegiatan pelatihan/workshop dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor dan di luar kota, menggunakan paket meeting, maka kepada peserta dibayarkan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard luar kota selama kegiatan.

Perjalanan dinas ganda

Pertanyaan:

Ada undangan bagi satker kami di daerah (Maluku) untuk kegiatan penyusunan laporan di Jakarta, apabila panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya transport ditanggung satker masing-masing. Komponen apa saja selain biaya transport yang dibayarkan oleh satker, apakah uang harian dibayar oleh satker dan berapa nilainya, apakah lumpsum termasuk di dalamnya, terimakasih.

Jawaban:

Pada prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan rangkap/ganda. Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka yang dapat dibebankan pada DIPA satker adalah biaya transport dan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard. Uang saku dimaksud dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya sebanyak jumlah hari penugasan.

Honor pengelola keuangan dan pengelola SAKPA

Pertanyaan:

Bolehkah kami menerima Honor Pengelola Keuangan dan Honor Pengelola SAKPA dalam Arti Dobel dalam Satu Dipa dan satu Akun Pembayaran Honor.

Jawaban:

Honor pengelola keuangan dan pengelola SAKPA dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang yang sama (menggunakan akun 521115, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, dan terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA).

Pengangkatan operator SAI/SIMAK dari pegawai non-PNS

Pertanyaan:

Bolehkah KPA mengangkat operator sai/simak dari pegawai non PNS, mengingat SDM di satker-satker kecil masih kurang (seperti disekolah2 agama) dan bolehkah honornya dibiayai dari DIPA, mohon jawabannya dan peraturannya jika memang ada.

Jawaban:

Bisa saja sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. Untuk lebih jelasnya, agar berpedoman pada PMK no 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L.

Transport dalam kota untuk pengantar SPM selain bendahara

Pertanyaan:

Apakah transport dalam kota dapat diberikan untuk petugas pengantar spm ke kppn selain bendahara (krn di unit kami ada pembuat spmkp diluar spm bagian umum) ?

Jawaban:

Biaya transport dalam kota tersebut dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak bersifat rutin, dan disertai dengan surat tugas.

Uang harian untuk perjalanan satu hari

Pertanyaan:

Mohon nomor PMK/aturan yang menunjukkan Uang harian dapat diberikan hanya bagi pelaksana yang melakukan perjadin jabatan (peserta, panitia, narasumber) yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk hari pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya (di luar jadwal kegiatan). terima kasih

Jawaban:

Uang harian hanya diberikan kepada pelaksana perjadin yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula diatur dalam PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013. Hal tersebut dilakukan mengingat karena faktor transportasi, pelaksana perjadin dimaksud memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan.

Bukti pembelian pengadaan barang/jasa

Pertanyaan:

Pada Perpres 70 tahun 2012 pasal 55 dijelaskan bukti perjanjian dengan bukti pembelian s.d 10 jt, kuitansi s.d 50 jt, bagaimana cara pencairannya di KPPN? apakah ada Perdirjen khusus hal ini ?

Jawaban:

Perpres 70 tahun 2012 mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan mekanisme pembayaran agar berpedoman pada PMK 190/2012. Pada prinsipnya pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau bendahara pengeluaran atau pihak lainnya. Pengadaan barang/jasa baik dengan bukti pembelian dan/atau dengan kuitansi prinsipnya dilakukan dengan mekanisme LS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014