FGD Penerapan IPSAP Nomor 04 dengan Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Focus Group Discussions (FGD) dengan pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 di ruang rapat Mini-Treasury Learning Center (Mini-TLC) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Mamuju Lantai 3, Jalan Soekarno Hatta Mamuju, yang dihadiri oleh para pengelola keuangan pemda lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pertemuan Forum Komunikasi Pemda yang sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kali sejak terbentuk dari tahun 2014. Kegiatan kali ini mengambil judul “Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 04 dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat”.

IMG_4896Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo pada Pukul 08.30 Wita. Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Wimpie Defianto selaku narasumber menyampaikan materi IPSAP Nomor 04. IPSAP No 04 terbit untuk menjawab permasalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 akibat adanya perubahan SAP Berbasis Akrual terutama dalam hal penyajian saldo akhir Laporan Keuangan Tahun 2014 menjadi saldo awal Tahun 2015. IMG_4928Dalam pemaparannya, Wimpie menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2014 dan 2015 disajikan sesuai dengan basis akuntansinya masing-masing. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IMG_4970Sesi II pemaparan materi dipandu oleh Hari Purwanto. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Gunawan Supriyanto sebagai narasumber menyampaikan materi sosialisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Gunawan mengungkapkan bahwa SIKP merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2015. SIKP merupakan sistem untuk melakukan monev atas pelaksanaan pemberian KUR oleh pemerintah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam penerapannya, pemerintah daerah ditetapkan sebagai pengguna dan mempunyai tugas melakukan upload data calon penerima KUR potensial, identifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR/perusahaan penjamin, serta menyediakan data untuk penyusunan basis data.

Pada sesi diskusi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majene menyarankan bahwa IPSAP Nomor 04 perlu secepatnya disampaikan ke pemerintah daerah agar ada kesamaan pemahaman di pemerintah daerah terutama DPKAD sebagai penyaji laporan keuangan dengan inspektorat sebagai pelaksana reviu laporan keuangan. Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Perlengkapan Daerah (BPKPD) Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan SIKP diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kecurangan dalam kredit program (KUR) dan dapat merekam jejak para penerima kredit. Masih dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo menjelaskan bahwa SIKP merupakan aplikasi yang terintegrasi sehingga pemda dapat mengakses dengan menggunakan kode akses masing-masing termasuk untuk keperluan upload data.

Setelah diskusi acara dilanjutkan dengan penutupan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan harapan FGD akan ditindaklanjuti dengan penyusunan LKPD yang mengacu pada IPSAP Nomor 04 serta penyebarluasan informasi terkait SIKP kepada pihak terkait.

Updated: 18 June 2016 — 14:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014