FGD Statistik Keuangan Pemerintah: LK Konsolidasi dan GFS Sebagai Alat Analisis Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro

Guna meningkatkan koordinasi dengan stakeholders, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan focus group discussion (FGD) “Pengenalan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (LK Konsolidasi) serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah/Government Finance Statistics (GFS) sebagai Alat Analisa Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro” pada hari Selasa tanggal 24 November 2015.

Dalam kegiatan FGD, selain dihadirkan narasumber dari Bidang Pembinaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan (PAPK) dan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, juga dihadirkan narasumber dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan FGD dihadiri peserta dari BI, BPS, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Baik narasumber maupun peserta yang hadir merupakan stakeholder penyusunan laporan yang berkaitan dengan laporan GFS dan KFR yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

1. PembukaanDalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen provinsi Sulawesi Barat, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan pentingnya kerjasama antar-statistics compiler untuk menghasilkan analisis perekonomian yang paripurna. Kerjasama juga dimaksudkan untuk saling mengenal tools analisis masing-masing pihak. Pada kesempatan ini Kakanwil juga menekankan bahwa data LK konsolidasi telah digunakan untuk menyusun Kajian Fiskal Regional Sulawesi Barat. Kajian ini merupakan produk Kanwil untuk menganalisis perkembangan perekonomian regional dan pelaksanaan anggaran di Sulawesi Barat.

2 Materi BPSFGD dilaksanakan sebagai wadah untuk menyamakan persepsi  mengenai statistik keuangan pemerintah atau GFS. Sejak Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP) diluncurkan tahun 2011, masih banyak hal yang belum terealisasi sehingga GFS perlu dibahas bersama-sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat,  BI, dan BPS Provinsi Sulawesi Barat di mana BPS terdapat System Of National Account (SNA) dan di BI terdapat Balance Of Payments (BOP). Hal itulah yang diungkapkan oleh Kakanwil Catur Ariyanto Widodo.

4 Peserta 1Ahmad Fahrul Rohim sebagai narasumber dari BPS Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi penyaji pertama menyampaikan materi “System Of National Account (SNA) 2008”. SNA tersebut merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan catatan rinci dan menyeluruh tentang aktivitas ekonomi, dan interaksi antarpelaku atau antarkelompok pelaku ekonomi yang terjadi di pasar atau di mana pun.

5 Peserta 2Pada kesempatan kedua, narasumber dari BI, Surya Alamsyah mengulas Pemanfaatan Data GFS pada Laporan BI. BI menurut narasumber memerlukan GFS dalam membuat National and Regional Financial Balance Sheet. Saat ini di BI sedang berkembang topik bahasan mengenai “BIG Data”. Oleh Karena itu, BI melakukan koordinasi dengan berbagai institusi termasuk salah satunya dengan Kementerian Keuangan atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk di daerah.

3 Materi GFSNarasumber dari Bidang PAPK, Muhammad Gunadi, mengenalkan GFS yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mulai dari latar belakang, dasar hukum, hubungan GFS dengan laporan keuangan, proses penyusunan GFS, sampai kepada penggunaan GFS. Sementara narasumber dari Bidang PPA II, Hari Purwanto, memaparkan Kajian Fiskal Regional (KFR). Dalam pemaparannya Hari menyampaikan kajian tentang Makro Ekonomi Sulawesi Barat, Pelaksanaan APBN Sulawesi Barat dan Pelaksanaan APBD Sulawesi Barat, serta beberapa  isu fiskal regional terpilih.

Kegiatan FGD semacam ini diharapkan oleh beberapa peserta dapat dilaksanakan dalam berbagai kesempatan guna meningkatkan koordinasi yang baik antar institusi yang memiliki keterkaitan data dalam penyusunan laporan masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014