HASIL RAKOR EVALUASI…. : PENYALURAN DANA DAK FISIK DAN DANA DESA 2017 MASIH TEMUI KENDALA

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 dengan seluruh Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 3 Mei 2017  di Aula GKN Mamuju lantai 5. Dalam acara tersebut  juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Forum Koordinasi Dana Transfer dan Dana Desa lingkup Sulawesi Barat.Kepala Kanwil DJPB Prov.Sulawesi Barat, Saiful Islam. Dalam keynote speechnya, menyampaikan bahwa sebaran dana desa dalam 3 tahun terakhir di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.162 Milyar, TA. 2016 Rp.362,8 Milyar, dan Tahun 2017 Rp.461,09 Milyar. Namun untuk Tahun 2017 masih rendah. “ini menjadi  awareness  perhatian kita bersama, untuk Sulawesi Barat baru satu kabupaten yang menyalurkan dana desa tahap I sampai dengan posisi 2 Mei 2017 dan sebelum tanggal 27 April 2017, satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum menyalurkan dana desa adalah Provinsi Sulawesi Barat” . beliau mengharapkan adanya sinergi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk Forum Koordinasi.

Pada Sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Doddy Handaryadi menyampaikan perkembangan penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 di Sulawesi Barat, dengan rincian penyaluran DAK Fisik Triwulan I 2017 dan Dana Desa Tahap I perkabupaten. Sebagai narasumber kedua Drs. Mansyur M, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah disampaikan mengenai teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, beliau membagikan pengalaman penyaluran dana desa tahap I 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu adanya pengaturan batas waktu 7 hari harus disalurkan ke RKDes setelah diterima di RKUD dari RKUN. Menurut beliau, batas waktu tersebut terlalu singkat mengingat penyaluran dari Pemkab ke desa juga memerlukan persyaratan yang harus di lengkapi oleh desa.

Pada kesempatan ketiga penyampaian materi, Kepala Seksi PSAPD Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Andang Prihasnowo menyampaikan teknis penyusunan laporan keuangan desa mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga menjadi laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK. Aturan terkait laporan keuangan desa sampai saat ini masih dalam penyusunan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) ungkap Andang Prihasnowo dalam paparannya

Updated: 9 May 2017 — 10:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014