Juli, MPN G2 Diterapkan Sepenuhnya di Sulbar

IMG_6423Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Negara dengan Bank/Pos Persepsi Lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan dari bank/pos persepsi yang telah dapat menerapkan sistem penerimaan negara sistem penerimaan negara secara elektronik atau Modul Penerimaan negara Generasi Kedua (MPN G2). Acara yang diselenggarakan di Treasury Learning Center (TLC) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari KPPN Mamuju, KPPN Majene, KPP Pratama Mamuju, dan KPP Pratama Majene.

Rakor dengan bank/pos persepsi ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan sosialisasi terkait implementasi MPN G2 secara penuh di wilayah Sulawesi Barat pada bulan Juli 2016, sehingga diharapkan proses peralihan sistem penerimaan negara dari MPN G1 ke MPN G2 dapat berjalan lancar.

IMG_6447Acara rakor dimulai pada pukul 09.00 Wita. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo berkenan membuka rakor sekaligus menyampaikan materi pertama, yakni terkait perkembangan MPN G2.

Catur mengungkapkan bahwa peralihan dari MPN G2 ke MPN G2 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan kecenderungan turunnya jumlah transaksi dan nominal setoran menggunakan MPN G1 pada semester I tahun 2016 ini. Sementara penggunaan MPN G2 terus mengalami peningkatan.

Kemudian dari sisi cara pembuatan billing juga telah terjadi perubahan yang lebih memudahkan bagi para wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (WP/WB/WS). Saat ini masa berlaku kode billing telah diperpanjang, yang semula hanya 2 x 24 jam, menjadi 7 x 24 jam. Juga bagi pengguna layanan Telkomsel (Simpati, Kartu Halo, atau Kartu As) yang akan melakukan pembuatan kode billing khusus untuk perpajakan, selain menggunakan situs pajak online, dapat pula dilakukan dengan cara menelepon ke nomor *141*500#.

Catur juga mengharapkan bank/pos persepsi dapat memberikan bimbingan kepada WP/WB/WS terkait pembuatan billing penerimaan negara, baik melalui customer service maupun melalui penyediaan komputer tersendiri untuk mengakses billing system. Di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat sendiri, beserta KPPN Mamuju dan KPPN Mamuju, juga menyediakan layanan edukasi tanpa biaya terkait implementasi MPN G2 yang dapat dimanfaatkan baik oleh bank/pos persepsi maupun oleh WP/WB/WS.

Perjanjian kerjasama

Materi rakor berikutnya disampaikan oleh Syafrial, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI), yaitu mengenai isi perjanjian kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan sebagai pihak pertama dan bank/pos persepsi sebagai pihak kedua. Syafrial menjelaskan beberapa hal, mulai dari ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban bank/pos persepsi, larangan bagi cabang bank/pos persepsi, juga langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gangguan jaringan dan terjadi keadaan memaksa (force majeur).

Disampaikan oleh Syafrial, larangan bagi cabang bank/pos persepsi antara lain adalah menutup loket Penerimaan Negara pada jam buka loket (pukul 8.00-15.00 waktu setempat), menolak setoran Penerimaan Negara dari WP/WB/WS yang nasabah/bukan nasabah, dan memungut biaya dari WP/WB/WS atas jasa pelayanan perbankan.

Isi perjanjian kerjasama ini cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk menyajikan semua dalam sebuah presentasi sosialisasi. Perjanjian selengkapnya dapat diunduh melalui server FTP Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, panitia rakor menyediakan alamat Internet yang dapat digunakan untuk mengunduh materi rakor yang disertai sebuah contoh perjanjian kerjasama, yaitu http://bit.ly/rakorbpp2016.

Usai penyampaian materi perjanjian kerjasama, rakor dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, yang dipandu oleh moderator Ahmad Abdul Haq. Diskusi ini kemudian mengungkapkan beberapa hal, antara lain bahwa sebagian dari cabang bank persepsi, terutama bank-bank swasta, yang sebelumnya tidak melayani MPN G1 dan sekarang telah ditunjuk untuk melayani MPN G2 telah siap untuk menerima setoran penerimaan negara secara elektronik, namun sejauh ini belum ada WP/WB/WS ke cabang-cabang tersebut. Untuk itu dianjurkan kepada semua cabang bank/pos persepsi untuk turut menyosialisasikan penerapan MPN G2 ini ke seluruh masyarakat dalam berbagai media.

Setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 Wita, acara rakor kemudian ditutup oleh Kabid SKKI Syafrial dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Download

Album foto

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Updated: 18 June 2016 — 11:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014