Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar dengan Pemda di Sulbar

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertemakan “Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Opini Laporan yang Terbaik.” Kegiatan rakor tersebut diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan Akuntansi Pelaporan Keuangan (PAPK) dengan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 Mei 2014 di Hotel d’Maleo Mamuju. Dalam acara rakor hadir Sekretaris Daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan Provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, juga turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Setianto.

DSC_2811Acara rakor dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo pada pukul 08.30 WITA. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan materi Keputusan Menteri Keuangan nomor 46/KMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan produk hukum tersebut merupakan salah satu wujud tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah.

DSC_2819Salah satu agenda penting yang dicapai dalam kegiatan rakor adalah penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat. Poin-poin dalam MoU adalah:

Pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mencapai opini laporan yang terbaik, dan

Kedua, kesepakatan untuk saling bertukar informasi keuangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber yang disampaikan secara panel yang dimoderatori oleh Kakanwil. Pada kesempatan pertama, Suhardi, Kepala Subauditorat pada Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan materi tentang gambaran akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Provinsi Sulawesi Barat. Pemaparan kedua oleh Abdul Raziq Makuraga, Koordinator Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Abdul Raziq menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel. Narasumber yang ketiga adalah Mappeare M., Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, yang menyampaikan materi strategi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Pada kegiatan rakor peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, permasalahan, dan pertanyaan tentang laporan keuangan. Beberapa pernyataan yang disampaikan peserta yang cukup menarik di antaranya mengenai keterbatasan SDM dalam penyusunan laporan keuangan, ketidaksamaan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan harapan agar terdapat kesamaan pemahaman atas keuangan negara di antara pengelola anggaran, auditor, dan aparat penegak hukum. Pada kesempatan tersebut, seluruh pemda juga berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan mampu menjembatani penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

Acara terakhir pada kegiatan rakor adalah pengenalan produk-produk dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Laporan Government Finance Statistics (GFS) dan Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR). Pemaparannya disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPK, Wimpie Defianto, sekaligus menutup rangkaian acara rakor tersebut.

Terselenggaranya rapat koordinasi ini merupakan langkah maju bersama untuk membangun Provinsi Sulawesi Barat menjadi lebih baik khususnya dalam pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Sulawesi Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014