Nawacita Butuh Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

  • Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2016

bagusKamis, 2 Juni 2016, bertempat di Hotel Maleo Mamuju, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2016. Acara dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran instansi vertikal lingkup Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan mitra kerja Kementerian Keuangan lainnya.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja  menyampaikan bahwa maksud dan tujuan seminar yang diselenggarakan secara rutin ini adalah untuk memberikan informasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini baik tingkat nasional maupun regional kepada pemerintah daerah, ekonom daerah, akademisi, serta masyarakat umum di provinsi Sulawesi Barat. Bagus Eddy juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tujuan nawacita pemerintah diperlukan adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga terjadi keselarasan yang diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian untuk bertumbuh dan pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

img_6715Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jamila Haruna, selaku Keynote Speaker menyampaikan perlunya kewaspadaan akan perlambatan ekonomi nasional yang disebabkan oleh faktor luar negeri dan dalam negeri yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Jamila menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha sangat diperlukan dalam pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, Jamila juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian Keuangan yang telah menyelenggarakan acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Sulawesi Barat.

Materi pertama dibawakan oleh Didik Kusnaini, Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tema “Perkembangan Perekonomian Terkini dan Pokok-Pokok kebijakan APBN 2016”. Didik memaparkan perkembangan dan tantangan perekonomian Indonesia serta strategi pemerintah dalam mereformasi APBN melalui reformasi struktural baik strategi jangka panjang dan pendek. Strategi jangka panjang dilakukan melalui reformasi APBN yang mengacu pada 3 hal, yaitu:

  1. optimalisasi pendapatan, dengan cara pergeseran dari pendapatan komoditas menjadi penerimaan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisasi kebocoran pajak, memperkuat lembaga perpajakan, fokus kepada wajib pajak Perseorangan;
  2. meningkatkan kualitas belanja, dengan cara belanja produktif yang lebih tinggi, skema subsidi lebih tepat sasaran, perbaikan pola penyerapan serta mendorong partisipasi pemerintah daerah; dan
  3. pembiayaan berkelanjutan, dengan cara melakukan pembiayaan dengan lebih sehat, penggunaan sumber dana dengan efektif dan skema pembiayaan proyek infrastruktur termasuk creative financing.

Sementara itu, strategi jangka pendek dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi.

img_6664Materi kedua yang membahas tentang “Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016” dibawakan oleh Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dalam paparannya, Ubaidi menyampaikan tentang Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum Dana Desa tahun anggaran 2016. Dalam kesempatan ini, Ubaidi menekankan bahwa terjadi kenaikan besaran dana transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Sulawesi Barat dari APBN-P 2015 ke APBN 2016 sebesar Rp 219,7 Milyar atau sebesar 18,2%  dengan total dana sebesar Rp 1.425,1 Milyar pada APBN 2016. Akan tetapi, hingga Mei 2016 dana transfer ke daerah dan dana desa tersebut baru terserap sebesar Rp 598,3 Milyar atau sebesar 42% dari total dana keseluruhan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif serta mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah Provinsi Sulawesi Barat.

img_6646Materi ketiga disampaikan oleh kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Agus Salim Tamadjoe dengan judul “Sinkronisasi Nawacita dan Pancakrida Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi”. Agus Salim menyampaikan bahwa perlu adanya sinergi pembangunan nasional dengan daerah Sulawesi Barat. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi Sulawesi Barat ditemukan kendala antara lain tidak terintegrasinya pembangunan proyek, adanya duplikasi program antar Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (K/L/SKPD) dan anggaran yang tidak fokus dan tersebar pada setiap tugas dan fungsi dari K/L/SKPD.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang holistik, tematik, integratif dan spasial dengan perbaikan dalam pendekatan perencanaan dan penganggaran di mana jargon Money Follow Function diubah menjadi Money Follow Program. Perubahan sistem penganggaran ini berfokus pada anggaran pada program-program yang dipastikan bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak luas untuk mencapai tujuan trisula pembangunan daerah 2017 yaitu perwujudan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD).

img_6777Materi terakhir yang bertemakan “Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi Sulawesi Barat” dibawakan oleh Tadjuddin Parenta, Dosen Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin. Tadjuddin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat menurun sejak tahun 2010 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan, pengadaan air dan administrasi pemerintah yang tumbuh diatas sektor nasional. Komoditas unggulan di provinsi Sulawesi Barat adalah Padi dan Kakao/Coklat. Dengan sejumlah sektor/komoditas yang memiliki keunggulan di provinsi Sulawesi Barat, Tadjuddin mengemukakan bahwa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kedepan perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan push factor seperti alokasi belanja pemerintah pusat yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan pull factor seperti kebijakan dan paket ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah pusat serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghindari inefisiensi dan duplikasi anggaran.

Updated: 7 October 2016 — 15:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014