Pengarusutamaan Gender wujudkan Emansipasi Wanita Dalam Pembangunan

Sesuai dengan Amanat dari :

  1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014
  2. Peraturan Menteri Keuangan 136/PMK.02/2014 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan  Rencana Kerja dan anggaran Kementerian dan Lembaga.
  3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 568/MK.1/2012 tentang Pembentukan TIM Pengarusutamaan Gender Kementerian

Pada tanggal 24 Februari 2017 bertempat di Kanwil DJPB Prov.Sulbar bekerja sama dengan KPPN Mamuju dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan wilayah Sulawesi Barat mengadakan sosialisasi tentang “Pengarusutamaan Gender” . Dalam acara ini di buka oleh Plt. DJPB Prov.Sulbar yang hadiri semua pejabat dan pegawai KPPN mamuju dan Kanwil DJPB Prov.Sulbar

Pada kesempatan ini Nara sumber dari  Kementerian Pemberdayaan Perempuan wilayah Prov.Sulbar menjelaskan bahwa pengertian  dari Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mencapai  kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalamaan, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Pada saat sekarang  sudah  banyak posisi jabatan dalam suatu Instansi Pemerintah ataupun Organisasi di isi oleh Wanita , pada Instansi Kepolisian jabatan setingkat Kapolsek sampai Kapolres ada yang di jabat oleh Perempuan. Pengertian Gender adalah perbedaan peran tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat berubah.

Updated: 3 March 2017 — 15:31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014