Rakor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Mewujudkan Nilai LK BUN tingkat Kanwil dan KPPN yang Berkualitas

Sistem akuntansi berbasis akrual yang telah fully implemented dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015 menuntut kesiapan bagi setiap entitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini akan menjadi sebuah tantangan mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 yang masih menggunakan sistem cash toward accrual mendapat opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Dalam upaya mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2015 agar menghasilkan laporan dengan nilai yang lebih berkualitas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Sulawesi Barat dengan tema “Wujudkan Nilai LK BUN tingkat Kanwil dan KPPN yang Berkualitas”.

foto 1Langkah ini ditempuh agar kualitas LK BUN Kanwil dan KPPN terus meningkat dari waktu ke waktu. Di tahun ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, KPPN Mamuju, dan KPPN Majene untuk LK BUN tahun 2014 mendapatkan peringkat penilaian yang baik dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. LK BUN tingkat kanwil memperoleh peringkat 4 nasional dari 33 kanwil, KPPN Majene peringkat 31 dan KPPN Mamuju peringkat 33 nasional dari 178 KPPN.

foto 2Kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Aula KPPN Majene dihadiri peserta dari Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Mamuju dan KPPN Majene, serta Subbagian Umum KPPN Majene. Kegiatan rakor akuntansi dan pelaporan yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Majene A Budi Dayantoro. Dalam sambutannya, Budi mengapresiasi dan merasa bangga dengan terselenggaranya kegiatan rakor. Kegiatan rakor merupakan langkah maju bersama untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

foto 3Kegiatan rakor yang diselenggarakan selama tiga hari, yaitu hari Rabu-Jumat, tanggal 25-27 November 2015 menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

  • Dari hasil reviu Itjen Kementerian Keuangan dan audit BPK atas LK BUN 2014 masih terdapat catatan atas Saldo Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Utang Pihak Ketiga, dan Rekening Retur.
  • Analisis LK BUN mengacu kepada Juknis ALK (Analisa Laporan Keuangan).
  • Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 full menggunakan basis akrual.
  • Perlu penyusunan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) untuk penjelasan pos-pos lebih detail yang selama ini ada di catatan penting lainnya.
  • Langkah-langkah akhir tahun 2015:
    • Perlu pemantauan atas Kas sisa UP/TUP pada tanggal 31 Desember 2015.
    • Perlu pemantauan Kas Retur pada tanggal 31 Desember 2015.
    • Data DIPA 2016, untuk mengetahui satker-satker yang tidak menerima dana DIPA tahun 2016 sehingga perlu menyusun laporan likuidasi dan penyetoran sisa UP/TUP.
  • Proses stabilisasi data SPAN telah dilaksanakan sampai dengan bulan September 2015.
  • KPPN agar selalu menindaklanjuti Exception Report sesuai dengan ketentuan.
  • Perkembangan atas proses Hibah Langsung Pilkada yaitu Revisi DIPA pada Bawaslu dan KPU sudah diproses, Polres Mamuju dan Mamuju utara sedang penyelesaian revisi. Untuk SPM pengesahan hibah belum ada yang diajukan ke KPPN.

Perkembangan hasil monitoring KPPN hanya monitoring proses cut-off DIPA, laporan keuangan penutup oleh satker dan penetapan pejabat likuidasi oleh eselon I, sedangkan laporan likuidasi tidak bisa dimonitor oleh KPPN.

foto 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014