Salama’tau Su’be di Tampo’na Manakarra

Sumber: Situs Ditjen Perbendaharaan, 04-03-2014

Liputan Diseminasi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 dan PMK nomor 7/PMK.02/2014

Mamuju, perbendaharaan.go.id –
Untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Bertempat di aula Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (25/02).

Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, maka upaya meningkatkan kualitas belanja negara terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kebijakan anggaran yang ada juga mengedepankan alokasi belanja modal untuk mendukung pendanaan infrastruktur, dan mengurangi belanja yang kurang produktif. Alokasi belanja modal yang meningkat terutama untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan dan komunikasi, serta alokasi belanja barang yang menurun. ” Satker agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar dan konsinyering, serta pengendalian belanja barang operasional” kata Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo.

Pada tahuIMG_7719editn 2013 raihan pelaksanaan di Provinsi Sulawesi Barat, di mana penyerapan anggaran pada KPPN Mamuju mencapai 95%, sementara KPPN Majene mencapai 96%, ke semuanya di atas target nasional sebesar 90%, dengan total realisasi belanja APBN mencapai Rp2,5 triliun. Hal ini membawa optimisme bagi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Barat, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Menandai komitmen bersama untuk mewujudkan good governance and clean government di wilayah Sulawesi Barat, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas yang diwakili oleh lima Kuasa Pengguna Anggaran satker, yaitu BPK, Polres Mamuju, Kanwil Kemenag, Pengadilan Negeri, dan Dinas Sosial Provinsi.

Paparan mengenai PP nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dipaparkan oleh Agung Yulianta IMG_7684editKepala Bidang PPA I. dijelaskan dengan gamblang hal-hal baru yang ada dalam PP tersebut, antara lain mengenai sertifikasi bendahara, pengenaan denda kepada negara atas keterlambatan pembayaran atas tagihan negara, dan hal-hal yang harus dilakukan apabila satker dilikuidasi. Kasubdit Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhiyanto, menyampaikan materi mengenai PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dengan penekanan pada revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pada sesi tanya jawab, terlihat antusiasme para peserta yang sangat tinggi untuk lebih mendalami kedua paparan dari penyaji. Mereka antara lain menanyakan mengenai implikasi penerapan UU ASN terhadap pembayaran gaji, pembedaan pengaturan kewenangan revisi, dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam proses revisi anggaran. Seluruhnya dapat dijawab dengan jelas oleh para penyaji.

Dari dialog dengan para KPA/PPK yang hadir, mereka sangat mengapresiasi dan menyambut baik berdirinya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, karena mempercepat proses revisi anggaran, konsultasi dan pelayanan lain tanpa harus ke Makassar yang berjarak sekitar 9 jam dari Mamuju.

Acara sosialisasi yang merupakan kegiatan pertama bersama satuan kerja tersebut, setidaknya telah cukup memperkenalkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat beserta pelayanannnya kepada satuan kerja demi tercapainya pelaksanaan APBN yang profesional, moderen, dan akuntabel. Salama’tau Su’be di Tampo’na Manakarra, Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selamat Datang di Mamuju.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014