Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembinaan Keuangan BLU

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara bertajuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan hari Kamis, 5 Juni 2014 berlokasi di aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju.

bimtek_blu_2014_1Dalam acara tersebut hadir seluruh stakeholder potensial pengelolaan BLU dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) serta Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu pimpinan Poltekkes Mamuju yang merupakan kandidat potensial BLU Pusat, para Direktur dan Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota baik yang sudah menjadi Satker BLUD maupun yang belum, pimpinan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pembina keuangan BLUD.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Catur Ariyanto Widodo. Selanjutnya Bapak Catur Ariyanto Widodo menyampaikan paparannya gambaran umum BLU dan BLUD. Dalam paparannya, beliau, menyampaikan bahwa latar belakang implementasi BLU diawali pada era New Public Management dengan salah satu bentuknya berupa agencification pada tahun 1980-an dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh barang/jasa publik dengan kualitas yang baik dan biaya yang wajar. BLU merupakan model agencification yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dan yang menjadi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Beliau juga memaparkan mengenai peran strategis BLU karena sebagian besar memberikan layanan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan, yang sangat terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan capaian Millenium Development Goals (MDGs). Implementasi BLU telah berhasil meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam pembiayaan. Namun demikian, di samping keberhasilan tersebut, saat ini diakui masih terdapat beberapa kendala dalam regulasi, perubahan mindset pengelola BLU, dan kurangnya komitmen kementerian/lembaga. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang secara bertahap mulai dilaksanakan tahun 2014 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BLU Rumah Sakit. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyambut implementasi JKN dimaksud.

bimtek_blu_2014_2Sesi berikutnya dilanjutkan dengan presentasi oleh tiga narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Narasumber dan materi yang disampaikan adalah Bapak I Made Ambara Sugama tentang Kelembagaan dan Penetapan Satker BLU, Bapak Suwignyo tentang Implementasi Pola Keuangan BLU, Bapak Ma’mun Anshori tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan BLU.

Acara diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Hari Purwanto, yang mampu menghidupkan suasana di antara seluruh peserta acara sehingga peserta rakor banyak bertanya terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU/BLUD di unit kerjanya masing-masing.

Dari pelaksanaan rakor ini, terdapat beberapa hal yang berhasil dicapai, yaitu adanya kesamaan persepsi bahwa tujuan BLU adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bukan semata mata penggunaan langsung atas PNBP/PAD yang diterima, selama good governance dapat dijaga maka implementasi BLU tidak perlu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas opini LKPD yang telah berhasil dicapai, implementasi BLU pada RSUD dan langkah antisipasinya merupakan salah satu upaya untuk menangkap peluang dari implementasi JKN tahun 2014, dalam konteks BLUD diharapkan kendala regulasi dapat lebih mudah diatasi karena semuanya merupakan kewenangan kepala daerah.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 2014 yang lalu. Acara serupa dengan tema yang berbeda direncanakan akan diadakan secara periodik, sehingga diharapkan terjalin hubungan kerja formal dan informal yang semakin baik dan pada gilirannya pengelolaan keuangan BLU/BLUD khususnya dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya akan makin berkualitas.

Oleh : Hari Purwanto
Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat © 2014